Kiai Diminta Tak Terjerumus Politik Transaksional Pilkada

idealoka.com – Terbelahnya dukungan para kiai atau ulama dalam setiap ajang Pilkada Jawa Timur jadi sorotan aktivis lembaga swadaya masyarakat dan pegiat anti korupsi. Para kiai diminta tetap kritis dan tidak terlibat dalam politik transaksional.

“Gerakan mereka tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Kental aroma primordial dan cenderung transaksional,” kata Kordinator Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) Jawa Timur Aan Anshori di Jombang, Jum’at, 20 Oktober 2017.

Ia menyoroti para kiai atau pengasuh pondok pesantren yang mudah terpengaruh dengan iming-iming dana atau bantuan dari calon kepala daerah yang kebetulan masih menjabat di pemerintahan.

“Para kiai yang seperti ini kerap gagal mengedukasi publik untuk berpolitik secara kritis, dewasa, dan tidak partisan,” kata Aan yang juga kordinator pecinta Gus Dur atau Gusdurian Jawa Timur ini. Menurutnya, kiai atau pondok pesantren seharusnya bisa mendukung iklim demokrasi secara independen. “Seharusnya mereka mampu mendorong calon pemilih misalnya untuk mengkritik rekam jejak para kandidat dan program mereka,” ujarnya.

Harapan yang sama dikatakan Kordinator Parliament Watch sekaligus pegiat Jaringan Anti Korupsi (Jakor) Jawa Timur Umar Solahudin. Ia meminta para kiai dan ulama tidak terlibat politik uang dalam proses pemilihan umum termasuk pilkada.

“Ulama harus menjalankan politik yang mandiri dan independen, jangan terlibat dukung mendukung karena imbalan materi, dana, atau bantuan program. Ulama harus jadi suri teladan politik dan perekat masyarakat,” ujar Umar.

Menjelang Pilkada Jawa Timur 2018, kiai terutama di kalangan Nahdiliyin terpecah menjadi dua kubu. Pertama kelompok yang mendukung inkumben Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berpasangan dengan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang diusung PDI Perjuangan dan PKB. Kelompok kedua adalah para kiai pendukung Khofifah Indar Parawansa yang belum menentukan pasangan calon wakil gubernur. Khofifah sementara diusung Partai Golkar, NasDem, PPP, dan Demokrat. Gus Ipul, Anas, dan Khofifah sama-sama kader NU yang juga menjabat sebagai pejabat pemerintahan.

Sebelumnya, juru bicara para kiai pendukung Khofifah, KH Asep Saifudin Chalim, mengatakan keterlibatan para kiai dalam dukungan di pilkada ini bagian dari tugas dan tanggung jawab moral kiai.

“Kami sebagai kiai punya tanggung jawab terwujudnya tatanan kehidupan yang luhur. Sesungguhnya Allah menitipkan bumi ini pada hamba-hamba-Nya yang salih,” kata pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, ini saat konferensi pers di Jombang, 15 Oktober 2017.

Menurutnya, dukungan pada Khofifah atas dasar keikhlasan dan bagian dari ikhtiar politik kiai dalam menentukan pemimpin pemerintahan. “Kami semua ikhlas karena melihat kapabilitas Bu Khofifah sebagai figur yang mampu membawa Jawa Timur lebih baik,” katanya. Menurutnya, Khofifah memenuhi empat kriteria sebagai pemimpin bisa dipercaya, punya gagasan, cerdas, dan bertanggung jawab. (*)

Tweet